Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan, penarikan iuran sebesar 3 persen bagi pekerja swasta maupun segmen pekerja lainnya belum tentu dilegalkan 2027.
“Lalu berhubungan apakah di 2027, ya kita gak dapat pastikan, ada achievement-achievement yang seharusnya kami tuju dulu sebelum kita menerima trust untuk memulai penarikan,” kata ia di Jakarta, Senin.
Menurut ia, nantinya realisasi mahjong slot penarikan iuran Tapera tiap-tiap tanggal 10 itu dilakukan dalam skema berjenjang (gradual). Hal itu sebab masih terbatasnya sumber tenaga di lembaga pengelola, bagus dari sisi sumber tenaga manusia (SDM), maupun teknologi.
Dia memberi tahu, ketika ini pihaknya tengah berkonsentrasi membangun tata kelola bisnis yang bagus, serta menerima persetujuan dari kementerian/lembaga berhubungan. Hal ini agar pada ketika realisasi penarikan, masyarakat dapat mempercayai BP Tapera sebagai instrumen pengelola.
Lebih lanjut menurut ia, agenda strategis (renstra) juga sedang dibahas oleh pihaknya, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga finalisasi renstra itu dapat memberikan manfaat secara menyeluruh bagi segala segmen kepesertaan.
“Jadi menunggu kesiapan dari BP Tapera, kemudian komite sudah dapat memahami, Ombudsman memahami, multistakeholder memahami, tata kola sudah dibangun bagus, bisnis modelnya sudah clear dengan mengedepankan kemanfaatan segala segmen peserta. Baru mulai ngomongin dasar pengenaan dari 3 persen itu apa raih jenjangnya,” katanya.
Sebelumnya Member Ombudsman Republik Indonesia (RI) Yeka Hendra Fatika menyuarakan dana iuran sebesar 3 persen yang tiap-tiap tanggal 10 dipungut dari masyarakat untuk kepesertaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak akan hilang.
Hal itu dikarenakan menurutnya Badan Pengelola (BP) Tapera mempunyai kelompok penempatan dana yang sungguh-sungguh ketat, dengan menyimpan uang iuran itu dalam sejumlah instrumen investasi yang berisiko rendah (low risk) seperti deposito, serta surat utang negara.
Menurut ia BP Tapera tidak akan mengambil skema investasi berisiko tinggi seperti penempatan dana di saham.
